Menurut Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, saat ini dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat pandemi virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air.

"Meluasnya wabah Covid19 di berbagai daerah saat ini sudah berdampak pada sektor pangan dan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi presiden harus segera direalisasikan. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan harian serta yang bergantung pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Amin.

"Menghadapi Corona ternyata membuat Menteri Keuangan Terbaik di dunia Sri Mulyani kalang kabut. Bahkan terkesan ada aji mumpung memanfaatkan momentum Corona untuk meminjam ke IMF dan Bank Dunia," katanya.

DPR akan membuka sidang Paripurna pada masa persidangan III, Senin (30/3). Hal itu dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPR ditengah kondisi darurat Pandemi virus Covid-19.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Mohamad Toha mempersilakan rumah aspirasinya untuk dijadikan rumah sakit darurat bagi pasien Corona Covid-19 di wilayah Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, dan Klaten, Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengimbau pemerintah untuk segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020. Hal itu dalam rangka memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020.

Pemerintah selayaknya memberikan penghargaan kepada petugas medis yang wafat dalam melaksanakan tugasnya menangani pasien terdampak virus Corona atau Covid-19.

“Kalau sementara ini, persebarannya kan lebih banyak di kota-kota besar. Hal itu wajar saja mengingat kasus ini berkembang melalui imported cases. Warga negara asing yang membawa ke Indonesia," kata Saleh

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti pemberian prioritas bagi anggota dewan perwakilan rakyat beserta keluarganya, untuk melakukan rapid tes corona (Covid-19).

Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid dengan tegas menolak rencana tes massal Covid-19 bagi anggota DPR/MPR-RI dan keluarganya.