Danar Widyantoro dicecar penyidik KPK soal perannya dalam proses pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di BRI Tahun 2020-2024.

Perkara korupsi di BRI terkait dengan pengadaan mesin electronic data capture (EDC) Tahun 2020-2024. Kasus ini yang merugikan negara hingga Rp744,5 miliar.

Di era digital dan kebijakan berbasis data, peran BPS menjadi sangat krusial. Karenanya, pembenahan internal dan investasi pada kualitas data menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

Sedang kita minta membuatkan roadmap untuk menyusun langkah strategis tahapan-tahapan di dalam melaksanakan putusan MK.

Praktik seperti ini juga ditemukan pada pokir tahun 2024, di mana pokir resmi Isvie hanya tercatat Rp 14 miliar dalam MCP KPK.

Penggeledahan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chormebook di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022.

Mereka bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di BRI Tahun 2020-2024.

Pengungkapkan praktek pengoplosan ini dilakukan resmi dan lintas sektoral. Bukti-bukti terkait temuan juga lengkap. Aparat penegak hukum mestinya bisa segera membawa kasus pengoplosan beras ini ke tingkat penyidikan.

Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemilu itu adalah kodifikasi.

Saat ini Tim Teknis  Timus Timsin yang terdiri dari Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III, Staf Badan Keahlian DPR, dan Tim Teknis Pemerintah sedang melakukan peralihan redaksi pasal-pasal yang sudah disepakati dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).