Negara harus benar-benar hadir mengatasi persoalan judol. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan triliunan rupiah yang seharusnya memperkuat ketahanan ekonomi justru lenyap dalam sistem gelap yang tak terjangkau hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah konkret Jampidsus Febrie Adriansyah terkait pengembalian atau pemulihan kerugian negara.

Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi.

Kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi, bahwa Indonesia itu tidak akan menoleransi `aksi-aksi koboi`, premanisme, yang sering berkedok ormas tersebut.

Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas.

Terjadi lonjakan besar dari Myanmar, 26 orang tahun 2024 menjadi 698 orang di tahun 2025. Peningkatan hampir 27 kali lipat.

Mengatasi judi online, termasuk bagi anak-anak dan remaja, memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, penyedia layanan internet, serta masyarakat luas.

Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden.

Belum, sampai saat ini masih belum. Kalaupun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan MPR.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menilai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang wajar.