Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, vaksinasi sebaiknya dilakukan sebagai upaya untuk bisa menurunkan kurva pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah harus menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali.

 Kalangan dewan meminta pemerintah untuk segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat.

Kalangan dewan mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terbebani dengan target penyuntikan vaksin dalam melakukan kajian atas izin edar penggunaan atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19.

Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi, yakni vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. 

Kalangan dewan ikut menyoroti kenaikan harga komoditas pangan seperti kedelai, cabai, telur ayam, hingga daging sapi yang terjadi belakangan ini. 

Desakan agar pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac terus bermuculan dari kalangan dewan. Setelah Demokrat, giliran PKS Senayan yang ikut mempertanyakan hal itu kepada pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menjelaskan, kenaikan harga kedelai akan menimbulkan efek berganda, mengingat para pelaku UMKM juga menggunakan tahu dan tempe sebagai bahan baku produk makanan yang mereka jual.

Kalangan dewan juga merasa  parodi tersebut pelecehan dan penghinaan terhadap simbol negara Indonesia. Karenanya, harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih heran dengan keputusan Jokowi. Pasalnya, selama ini Kemenparekraf dinilai tak memiliki masalah.