Kebijakan program sertifikat elektronik tanah harus berorientasi pada peningkatkan pelayanan publik. 

Kalangan dewan mengapresiasi pemaparan dari para pemateri dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). 

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Program terkait literasi yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga beserta anggarannya perlu diatur kembali melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.

Rekrutmen guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya mempertimbangkan masa bakti atau pengabdian. 

Pemotongan anggaran sebesar 67 persen pada program pengelolaan hutan berkelanjutan pada kebijakan refocusing anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) jadi sorotan dewan.

 Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, Bulog sejatinya harus dapat dikembalikan fungsinya menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden. 

Diperlukan desain lembaga pengawas yang independen untuk menjamin perlindungan data pribadi.