Ironisnya, AJB palsu ini justru menjadi alas hukum untuk mengkriminalisasi dengan melaporkan para Ahli Waris dan pemilik sah atas tanah ke Polisi. Padahal nyata dan terang benderang warga lingkungan sekitar tidak mengetahui siapa orang-orang itu.

Tema peringatan Hari Konstitusi tahun ini adalah Konstitusi sebagai landasan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Hari Konstitusi adalah momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia.

Secara hukum tidak boleh terjadi kriminalisasi, kalau tidak ada bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pidana, atau perbuatan pidana. Apalagi dalam hubungan keperdataan, maka diselesaikan melalui keperdataan yaitu melalui gugatan wanprestasi.

Kami juga menunggu laporan dari mitra Komisi III khususnya Kemenkumham, terkait apa langkah-langkah pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Dia menegaskan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. 

Pada tahun 2022 ini, MPR RI akan kembali melakukan terobosan hukum menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan bentuk hukum berupa Ketetapan MPR RI melalui konvensi ketatanegaraan.

Lembaga PDP akan menentukan level kesetaraan dari hukum PDP Indonesia dengan negara atau kawasan lain seperti kesetaraan yang diatur oleh GDPR Eropa. Kesetaraan ini akan berpengaruh terhadap kemudahan pelindungan, transfer data internasional.

Surya Darmadi akan menjalani proses hukum terkait kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit yang diusut Kejaksaan Agung. 

Ya kalau orang seperti Menko Polhukam ngomong kayak gitu ya, kurang sadar posisi. Menko Polhukam, menteri koordinator politik hukum dan keamanan. Panggil dong Kapolri.