Menkopolhukam: Semua Produk Hukum Harus Berdasarkan Pancasila

Polda Metro Jaya membantah adanya opini yang menyebut pihaknya melwan putusan Mabes Polri terkait vonis hukum Wadirkrimum.

Hal tersebut dilakukan juga untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara. Sebab, Kejagung pun sedang memproses hukum Surya Darmadi.

Panitia Ad Hoc MPR yang akan diputuskan pembentukkannya itu bertugas menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI tentang bentuk hukum dan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Pembahasan pencegahan risiko terkait teknologi, kesetaraan gender, dan teknologi tinggi sangat relevan di masa pandemi Covid-19,” 

FGD ini penting dilakukan untuk memberikan masukan bagi Fraksi Partai Golkar MPR untuk menentukan sikap pada saat menyampaikan pandangannya tentang PPHN.

Pembebasan bersyarat tersebut dinilai merupakan buah dari serangkaian produk hukum dan keputusan lembaga peradilan.

Eksepsi terdakwa Togar Sitanggang ditolak JPU, Kuasa Hukum sayangkan JPU tak Tanggapi terkait UU Perdagangan.

Belum ada lembaga penegak hukum yang berhasil mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi dengan jumlah yang sangat besar. Baru Kejaksaan Agung (Kejagung) yang bisa.

BLT Rp600.000 tak dapat menutup tambahan pengeluaran akibat kenaikan harga.