Kami ingin RUU Kelautan ini rasional. Saya dan rekan-rekan memiliki semangat (agar) ke depannya RUU ini nanti bisa teraplikasi dengan baik. Lembaga (DPR) ini membutuhkan masukan, saran, dan kritik untuk bicara revisi (UU Kelautan versi lama) supaya RUU Kelautan jadi faktual pada saat diaplikasikan.

Ketika undang-undang ini begitu banyak mengatur kepentingan orang, kami tidak boleh tergesa-gesa.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya mendukung pembentukan Pansus untuk mengusut kasus TPPU sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Kita sikapi nanti makanya hari ini tidak selesai dan tidak sampai titik temu maka kita mau gunakan haknya kita untuk Pansus.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Habiburokhman menduga, dalam kasus Meikarta ada double victim yang dilakukan pihak pengembang. Pertama hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi, padahal sudah melakukan pembayaran. Kedua konsumen justru digugat pihak pengembang atas pasal pencemaran nama baik.

Keberanian LaNyalla dalam membela kepentingan buruh tercermin pada sikapnya yang secara konsisten menolak omnibuslaw, bahkan sebagai Ketua DPD RI LaNyalla membentuk pansus omnibuslaw.

Prinsipnya DPR tentu saja meminta kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kemudian melakukan penyelidikan dan penyelidikan atau penyidikan secara cepat, tanggap terbuka, transparan dan kemudian diumumkan pada masyarakat.

Pansus Tragedi Kanjuruhan akan segera diajukan ke Pimpinan DPR.

Pembentukan Pansus ini diharapkan dapat membuat proses penuntasan kasus ini berjalan lebih cepat, termasuk biaya ganti asuransi terhadap para korban dari kericuhan antara suporter Arema FC dan pihak kepolisian ini.