Pasalnya menurut Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, menonaktifkan 75 pegawai tersebut bukan didasari perbuatan pelanggaran kode etik ataupun pidana.

Harun berharap pimpinan lainnya mau mengungkapkan ke publik, bahwa pernyataan Firli Bahuri yang menyatakan tes ini adalah keputusan lima pimpinan adalah tidak benar.

Yudi menilai keputusan menonaktifkan 75 pegawai tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus merupakan orang yang mapan di KPK, 

Bambang menilai seluruh tindakan Firli Bahuri disimpulkan sebagai indikator ketidakmampuan untuk memimpin KPK.

Novel merasa prestasi dirinya dalam pemberantasan korupsi tak dihargai di Indonesia namun diakui Internasional.

Ali beralasan penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala. 

Yudi menegaskan, SK penonaktifan tersebut menyalahi aturan perundang-undangan.

Novel mengatakan bahwa SK tersebut seharusnya berisikan penetapan atas hasil asesmen TWK bukan penonaktifan pegawai.

Novel Baswedan bersama 74 pegawai lainnya telah dinonaktifkan Lembaga Antikorupsi.