Diperlukan kajian mendalam terhadap sejumlah undang-undang yang mengatur pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan materi muatan agar tidak terjadi tumpang-tindih dan multitafsir dari para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran mengadakan Seminar Nasional Online dan Call For Papers bertema “Beban Berat APBN dan Dilema Daerah Dalam Menjaga Optimisme Di Tengah Pandemi: Antara Penyediaan Vaksin, Kebutuhan Utang, dan Kemampuan Keuangan Daerah, Rabu (3/3). 

Pusat Kajian dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mencatat, permasalahan data masih menjadi hambatan dalam memulihkan UMKM di Sukabumi yang terdampak pandemi Covid-19.

Pimpinan DPR menunggu masukan dari pemerintah terkait wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dimana, DPR menunggu kajian dari pemerintah atas usulan Presiden Jokowi soal UU ITE tersebut.

MPR saat ini sedang melakukan kajian dan pendalaman serta menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang direncanakan sebagai pengganti GBHN.

Kalangan dewan mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terbebani dengan target penyuntikan vaksin dalam melakukan kajian atas izin edar penggunaan atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19.

Zainut menilai kajian Fikih dewasa ini seharusnya tidak hanya berhenti pada bahasan jual beli secara umum (bab al-buyu’).

Pendapat dan pandangan akademisi ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta kajian bagi MPR terkait dengan haluan negara.

Kalangan dewan meminta Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Covid-19 yang baru tiba di Indonesia. 

Hasil survei Lembaga Kajian Politik Parameter Demokrasi Indonesia yang dirilis pada hari ini, pasangan nomor urut 02 yang diusung Demokrat, PKS, dan PKB itu mendapatkan pilihan 27,8% dari responden.