Di komisi IX DPR belum pernah ada pembahasan

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7).

pemberian vaksin secara gratis kepada masyarakat secara masif terus dilakukan.

dalam hal gotong royong, saat ini Indonesia juara pertama di dunia

Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi mengatakan program vaksinasi berbayar tidak etis dan harus ditolak.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas akses Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/perorangan.

Melalui program vaksinasi ini diharapkan akan dapat membangun herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat terhadap COVID-19 yang sedang marak saat ini

Bagi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, rencana vaksin Gotong Royong dapat diperjualbelikan untuk individu atau perorangan sah-sah saja.