Sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar meminta masukan Presiden Jokowi atas masalah yang sedang dihadapi partai tersebut. Tak hanya DPD, pelaksana tugas (Plt) ketua umum (Ketum) Partai Golkar Idrus Marham juga meminta restu kepada Jokowi.

Idrus Marham selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menemui tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Hal itu terkait status hukum Setya Novanto di KPK.

Idrus Marham yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar mencoba meredam sejumlah elite dan pimpinan DPD I Partai Golkar.

Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diharapakan mampu menginvestasikan keuangan haji untuk kepentingan jamaah haji Indonesia.

Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Sekjen Idrus Marham untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Kondisi itu disampaikan Komite Pelaksana Pemantauan dan Pencegahan Bencana Alam setempat. Lembaga itu juga mencatat,  menghancurkan lebih dari 1.000 rumah.

Sejak 2014 sampai 2017, Sadli menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat III B.2 Auditor Utama Keuangan III BPK dan Pelaksana tugas kepala Auditorat III B pada AKN III BPK.

Meski menang praperadilan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) tetap diminta untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menajalankan roda kepartaian.

Tim kajian elektabilitas merekomendasikan agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

Menpora Imam Nahrowi diminta untuk membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).