Sebagai negara yang berdaulat yang menjunjung tinggi Hukum dan nilai-nilai Kemanusiaan universal, negara melalui para penegak hukum berhak menuntut hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan luar biasa, bahkan dengan hukuman mati sekalipun.

Padahal Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Loaoly dikabarkan sedang menyempurnakan naskah akademik RUU KKR itu. 

"Adanya candaan atau humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa membuka baju, mendorong bangku atau memukul," kata Komisioner Komnas HAM, Beka.

Hal itu berdasarkan kesimpulan dari pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI berinisial MS.

Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan seksual yang paling banyak jumlahnya kedua tertinggi dibanding kekerasan yang lainnya. Harapan dari masyarakat bagaimana ada sebuah hukum yang mengatur dan menangani hal tersebut secara komprehensif karena dari berbagai data menunjukkan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit diproses.

Protes keras Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait terkait pelabelan bahaya BPA di air isi ulang.

Anam mengatakan pihaknya perlu menggali informasi seperti yang diungkap mantan narapidana lapas itu.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyampaikan dukungan kepada Komnas HAM dalam meningkatkan optimalisasi rencana kerja Komnas HAM.

Komisi III DPR mengimbau Komnas HAM untuk dapat melihat setiap persoalan atau kasus yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan visi misi sebagai negarawan.

Komisi III DPR mendukung dan memperjuangkan penambahan anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam APBN Perubahan Tahun anggaran 2022 mendatang.