Misalnya, kalau di kabupaten kota, tunduk dan patuhnya kepada bupati dan wali kota. Kalau di provinsi, tunduk dan patuhnya kepada gubernur.

Banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa pakai genset dengan biaya tinggi.

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini.

Kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, dengan ketentuan hukum yang berlaku mau mengedepankan praduga tak bersalah.

Jadi lebih baik kita sama sama berdoa dulu, kemudian menyelesaikan permasalahan bencana ini. Urusan politik masih jauh.

Jangan kita salahkan rakyat, jadi ketika negara gagal hadir di situ, rakyat yang hanya kita salahkan.

Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali.

Baik angkutan publiknya, prasarananya, baik itu jalan kereta api, kemudian nanti pelabuhan dan bandar udaranya untuk dipersiapkan.

Saya berharap dalam konteks daerah-daerah yang statusnya dianggap sebagai daerah bencana, transfer keuangan daerahnya jangan dikurangi.

Stok pangan sudah habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Situasi ini membuat sebagian tempat mulai terjadi penjarahan.