Syarief Hasan pun menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini hanya akan menambah masalah baru masyarakat kecil dan tidak menjawab masalah defisit BPJS.

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi IX DPR diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPJS Kesehatan. 

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan secara ketat. 

Dewas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya tidak hanya menjadi macan ompong dan simbol pelengkap lembaga tersebut.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dewan BPJS) bidang Kesehatan dan BPJS bidang Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (10/2).

Muhammad Zuhri juga dilantik sebagai ketua dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pemerintah

Ketua Dewas BPJS Kesehatan yang baru, Achmad Yurianto, menjelaskan dirinya dan para rekan kerjanya sudah dilantik oleh presiden

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergitas dengan BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan, pemulangan  dan pemberdayaan PMI.

Integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Melalui Inpres tersebut, Kemendes PDTT mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.