kasus korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun yang masih mandek di Kejaksaan Agung.

korupsi dana investasi senilai Rp43 triliun mandek di gedung Bundar Kejaksaan Agung.

PPKM Darurat, dua orang pelaku nekat memalsukan hasil swab antigen, PCR, NPWP sampai BPJS.

ada gelagat lobi-lobi politik dalam kasus 

Keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta agar Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara serius.

Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi meminta meminta pemerintah dan otoritas terkait, agar melakukan investigasi atas kasus 279 juta data bocor secara tuntas dan transparan.

Aparat hukum harus menginvestigasi kasus kebocoran data pribadi yang diduga milik peserta BPJS Kesehatan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi Informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kalangan dewan meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus kebocoran data yang diduga milik peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online.

Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, semua pihak terkait harus bertanggung jawab atas bocornya Identitas kependudukan warga Indonesia.