Salah satu tujuan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan DPR bersama pemerintah adalah untuk mempermudah proses perizinan usaha.

Hidayat menyoroti saat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) dan tingkat II di Rapat Paripurna, draft utuh dan final RUU tersebut belum dibagikan ke semua fraksi.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyambut baik rencana terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkap setidaknya terdapat 40 orang yang terdiri dari 18 Anggota DPR RI dan 22 tenaga ahli, staf anggota dan pegawai kesetjenan terpapar Covid-19.

Beredar informasi aksi susulan menolak UU Cipta Kerja, Polda Metro terjunkan ribuan personel.

KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada korban musibah angin puting beliung di Parung Panjang yang notabene merupakan anggota Korpri Sekjen DPR RI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR melakukan penertiban terkait pelayanan anggota dewan. Hal itu menyusul sebanyak 18 anggota DPR dilaporkan positif Covid-19.

RUU Ciptaker yang disahkan menjadi UU adalah keputusan yang sah secara hukum konstitusi dan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tampubolon mendorong BUMN Farmasi yang sudah tergabung dalam BUMN Holding untuk harus memiliki value creation (penciptaan nilai) yang jelas.

Tak hanya meluapkan kemarahan di berbagai sosial media, menyusul kontroversi UU tersebut, warganet juga `menjual` Gedung DPR sebagai bentuk protes.