Apakah nanti kalau bapak jadi hakim MK mohon maaf bapak juga akan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan di masyarakat, untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang yang berkenaan masa usia seorang calon presiden dan calon wakil presiden? Jelas tidak ada kewenangan tapi untuk menggali tadi bisa, di mana bapak bisa menggali itu?.

Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pembentukan Undang-Undang Terkait Artificial Intelligence

Gus Halim: Peningkatan Kualitas SDM Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Menteri Desa, Pembangujan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menegaskan pembangunan desa harus berbasis pada kebutuhan dan masalah yang ada di desa.

Menurut Gus Halim, kepala desa perlu memiliki kompetensi yang memadai, dan semua itu berada komplit dalam lulusan pesantren.

Sehingga undang-undang yang dihasilkan, yang mengikat secara hukum kepada seluruh warga negara tidak hanya dibuat oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga oleh keterwakilan masyarakat nonpartisan atau people representative.

DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang APBN TA 2024 menjadi Undang-Undang.

Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut.

Jadi sebetulnya sekali lagi, ini adalah penyesuaian sebagai konsekuensi dengan diterbitkannya Perpu dan sekarang sudah jadi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023.

Kalau PLN menurut saya ini bukan soal prioritas listrik desa, ini soal keharusan. Nah, jadi agak beda nih ini soal keharusan.