UU Desa itu kan (kini) melenceng pasca UU Desa yang diinisiasi zaman Presiden SBY. UU itu (awalnya) bagaimana Kepala Desa jadi mandiri, makanya dibutuhkan intervensi negara terutama APBN yang berpihak kepada desa.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) kembali menyerukan pentingnya mengubah strategi pembangunan nasional dari atas (top-down) menjadi dari bawah (bottom-up)

Itu kan agak dalam tanda kutip penghinaan terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk undang-undang itu DPR dan presiden.

Gus Halim: Tugas pendamping desa berat, perlu kenaikan SBM

Gus Halim: Keseimbangan rasio PLD dan desa untuk efektifitas pendampingan desa

Usulkan Dana Desa naik jadi Rp5 Miliar, Gus Muhaimin: Desa subjek pembangunan

Dengan kondisi tersebut, kondisi ini, ini publik bisa mengambil kesimpulan yang kurang tepat, di mana OJK terdekat mendahulukan realisasi anggaran remunerasi dibanding kinerja-kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya empat tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menjadi lima tahun

Pemerintah harus patuh pada perintah Undang-Undang bukan malah sebaliknya Undang-Undang ditafsirkan sesuai maunya Pemerintah. Ini akan jadi preseden buruk dalam penyelenggaraan negara.

Pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan adalah bagian integral dari perjalanan menuju Indonesia Emas di tahun 2045