Kalangan dewan angkat bicara soal rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya.

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Kalangan dewan meminta pemerintah agar mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia periode Juni-Juli 2021 secara ketat.

Kemenangan hakiki bukan hanya diukur dari perolehan suara, akan tetapi kemenangan yang mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

subsidi diperuntukan bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal ini kebutuhan listrik.

Kalangan dewan mempertanyakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdaya 450 watt-900 watt.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini angkat bicara soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan tiga tuntutan terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada seleksi calon ASN KPK yang bertentangan dengan amanat konstitusi.

PKS sebagai partai Islam dengan kerja-kerja dakwahnya membutuhkan sumber daya manusia yang bekerja sungguh-sungguh.