Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyayangkan para guru PPPK itu belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah, sebaiknya segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah soal penanganan Covid-19 yang belakangan sudah menembus angka dua juta kasus.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyoroti persoalan pendidikan vokasi dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6).

Kalangan dewan angkat bicara soal rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya.

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Kalangan dewan meminta pemerintah agar mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia periode Juni-Juli 2021 secara ketat.

Kemenangan hakiki bukan hanya diukur dari perolehan suara, akan tetapi kemenangan yang mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

subsidi diperuntukan bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal ini kebutuhan listrik.

Kalangan dewan mempertanyakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdaya 450 watt-900 watt.