Seharusnya Kejaksaan menggunakannya untuk memberikan informasi dalam rangka crime prevention, bukan untuk meng-klaim perkara yang belum berkekuatan hukum tetap.

Uniknya, meski JPU belum menerima salinan lengkap putusan sela hakim, pelimpahan dalam kasus ini terbilang cukup cepat dibandingkan kasus-kasus lainnya yang ditangani kejaksaan.

Ia menilai putusan hakim tersebut menunjukan bahwa jaksa tidak jeli dalam memisahkan antara pelaku satu perkara dengan perkara lainnya.

Pada subsektor ketenagalistrikan, kebijakan Pemerintah terkait harga gas bumi juga ternyata mampu mengurangi anggaran belanja untuk subsidi listrik di tahun 2020.

Kalau pakaian adat Jokowi bermakna terapkan prokes dan hidup sehat, makna busana adat Puan itu mengajak masyarakat Indonesia untuk mau divaksinasi, dan mempercepat vaksinasi seperti di Bali.

Bagi analis CSA Research Institute Reza Priyambada, setiap kasus hukum yang menjerat salah satu emiten akan membuat harga suatu saham akan turun. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan pakaian adat Payas Agung Bali dalam Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyoroti hasil survei KedaiKOPI yang menyebutkan masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum oleh institusi Kejaksaan. Bahkan survei tersebut menyebut 81,7 persen masyarakat setuju jika Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanudin. 

BPK menyimpulkan terjadi kerugian negara hingga Rp22,78 triliun.

Bima mengatakan proses pengajuan kasasi telah dilakukan, meski ia tidak merinci mengenai poin-poin alasannya.