Kuwait menyusun resolusi itu setelah puluhan demonstran Palestina tewas oleh pasukan Israel bulan lalu di Gaza

ketika set pertama sanksi AS diberlakukan, perusahaan Eropa dapat dilindungi dengan memblokir undang-undang yang memungkinkan mereka memulihkan kerusakan

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui ada keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dan LSM penggiat anti korupsi terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah dibahas DPR.

Kuwait memperkenalkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan atas eskalasi kekerasan baru-baru ini antara Palestina dan pasukan keamanan Israel di Jalur Gaza.

Sepuluh negara, termasuk Rusia dan Perancis, memberikan suara mendukung resolusi yang disponsori Kuwait pada Jumat kemarin, empat lainnya, Inggris Polandia, Belanda dan Ethiopia abstain, sementara AS, sekutu utama Israel, adalah satu-satunya negara yang menentangnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif tak menampik Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan berdampak pada pelemahan lembaga antikorupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Sudah tiga tahun terakhir desa memiliki Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan desa melakukan pembangunan

Saat ini guru berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui Undang-undang (UU) otonomi daerah.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji DPR RI akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.