Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian Pertanian (Kementan) serta Badan Urusan Logistik  (Bulog) harus dapat mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan ramadhan.

Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sangat kontraproduktif dengan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahkan bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo. 

bertanggungjawab langsung kepada presiden

Penyelenggaraan kegiatan Bimtek gencar dilaksanakan pada kuartal awal 2021 sebagai salah satu langkah mewujudkan misi penguatan Ketahanan Pangan Nasional ditengah pandemi.

Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa

Anggota DPR RI Komisi IV, Panggah Susanto menilai, jika kebijakan tersebut bisa diambil bila melihat stok berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton.

Pelaksanaan food estate ini didukung Kementan melalui pendekatan teknologi, sosialisasi kepada petani untuk menggunakan padi unggul bermutu bersertifikat.

Kalangan senator meminta lembaga pemerintah non-kementerian mentransformasi Perum Bulog atau organ kementerian menjadi badan pangan nasional.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mendorong percepatan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) yang merupakan amanah dari UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.