Pemerintah diminta memanfaatkan pabrik-pabrik  gas oksigen yang saat ini dalam kondisi menganggur. Ketimbang melakukan impor gas, sebaiknya pemerintah memanfaatkan jaringan dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Kalangan dewan terus menyuarakan alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya telah dibahas pada rapat Komisi VI DPR RI.

Pemerintah harus mengoptimalkan produksi tabung oksigen dalam negeri dan tidak terburu-buru membuka opsi impor. Ada baiknya, penanggulangan pandemi disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah diminta memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit. Pemerintah perlu mengusahakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan rentetan masalah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bernilai triliunan. BPK menyimpulkan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang direncanakan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

Kalangan dewan meminta pemerintah memangkas rantai pasokan oksigen agar langsung dapat digunakan untuk penanganan pasien Covid-19. Permintaan tersebut menyusul adanya lonjakan kasus Covid-19, sehingga berdampak permintaan tinggi tabung oksigen.

Elektabilitas Partai Gerindra menyalip PDI Perjuangan yang sebelumnya berada di posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Partai Golkar.

Pemerintah telah menerapkan  kebijakan PPKM Darurat  pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi  122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan  sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi  kebijakan mandul dan tidak efektif.

Genose merupakan alat tes cepat Covid-19 yang mempunyai banyak keunggulan. Selain efektif, cepat, praktis, serta dapat menguji secara massif, harga uji cepat dengan Genose ini juga relatif murah.

Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan minimum batu bara ke pembangkit listrik. Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga internasional sedang meroket alias melonjak tinggi.