Kepala Pusat Penelitian Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, perlu ada peningkatan kapasitas para pejabat fungsional dan peneliti pada umumnya, dalam rangka mendukung tiga fungsi dewan (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) yang didasarkan atas hasil riset.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan kepada segenap kepengurusan LPJK periode 2021-2024 yang baru dilantik oleh Menteri PUPR untuk semakin meningkatkan fungsi pengawasan kualitas infrastruktur secara signifikan.

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang penindakan tindak pidana korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menawarkan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk kembali merevisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pernyataan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang menyebutkan ada perbedaan data dari peneliti vaksin Nusantara dengan pihak BPOM membuat geram Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Komisi IX DPR RI heran dengan respon pihak-pihak tertentu dengan adanya vaksin Nusantara. 

RUU PKS didorong untuk segera disahkan. Sekretaris Jenderal KPP Luluk Nur Hamidah menekankan, aturan tersebut sangat dibutuhkan, sebab sudah menjadi bagian dari komitmen dan tugas konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Laporan catatan tahunan (Catahu) 2020 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut dari total 3602 kekerasan terjadi di ranah publik.

DPD RI mendesak Badan Legislasi DPR RI untuk segera melakukan pembahasan dua RUU inisiatif DPD RI, yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.