Berdasarkan hasil audit BPK, pihak Kejaksaan RI mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran keuangan negara.

Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kali pertamanya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Upaya kedua legislator membesuk Rochmadi dengan berbalut meninjau pelayanan di Polres Jakarta Timur itu dinilai menyalahi kewenangannya.

Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Inspektur Jendral Kementerian Desa, Sugito.

Sugito dalam hal ini diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli, lewat Jarot Budi Prabowo.

Kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya akan terus mendalami pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari para Dirjen, Seketaris jendral, hingga Menteri.

Suap kepada dua auditor BPK itu terkait pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT, tahun 2016.

BPK tidak menutup kemungkinan mengaudit ulang terkait pemberian predikat WTP di Kemendes PDTT.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pengembangan kasus ini tak menutup kemungkinan menyasar level pimpinan BPK, termasuk diduga salah satunya Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.