Kepemimpinan Airlangga akomodatif untuk milenial

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, setidaknya ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir dalam men-sinkronisasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

Waktu itu kita mendapatkan ada 2 desain. Desain pertama hasil dari tim kerja bersama yang sudah kita pernah bentuk dan kemudian desain terakhir dari pemerintah. Desain yang pertama 21 Februari untuk Pileg dan Pilpres dan November untuk Pilkada.

Tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua (peserta) rapat menyatakan setuju (Pemilu) tanggal 15 Mei.

Tahun 2024 itu tahun politik dan tentu saya kira itu bukan tahun yang mudah. Itu juga akan bisa kita katakan Pemilu 2024 itu pemilu yang punya kompleksitas sangat tinggi.

Berbagai potensi ancaman stabilitas politik dan keamanan juga perlu langkah antisipasi

Tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu di 2024.

Kurnia mengatakan Lili harus dipolisikan karena membahas kasus dengan orang beperkara

Komisi II DPR RI segera menetapkan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang dalam waktu dekat ini bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.