Kurnia mengatakan Lili harus dipolisikan karena membahas kasus dengan orang beperkara

Komisi II DPR RI segera menetapkan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang dalam waktu dekat ini bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membuat tim kerja yang membahas Pemilu Legislatif dan Presiden jatuh pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, itu artinya kembali kepada UU eksisting.

Kurnia menjelaskan, ada empat alasan untuk mendukung pernyataan ini.

Golkar Institute menandai kesadaran saintifik Airlangga Hartarto

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan hal pertama ialah hilangnya nilai keteladanan dari pada Pimpinan Lembaga Anti Korupsi.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai penyelenggaraan TWK yang diikuti seluruh pegawai KPK bersifat ilegal.

Kurnia mengatakan bahwa sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu terlihat secara jelas dan runtut. Hal itu dimulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.