Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit ungkap hasil pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime ke-17 di Labuan Bajo

Bupati Kutai Barat periode 2006 sampai 2016 itu diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya.

Dokumen tersebut disita saat penyidik KPK memeriksa seorang saksi selaku Komisaris PT Baluran Indah, Haliem Hoentoro pada Senin (7/8).

Dokumen tahun 1996 tidak pernah berlaku karena beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) belum meratifikasinya.

Kontribusi tiket penerbangan berjadwal mendominasi sebesar USD1,01 miliar, disusul kargo dan dokumen sebanyak USD83,46 juta

Terdakwa Abdul Halim secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua.

Dokumen itu terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Andhi Pramono.

Diketahui, Polda Metro Jaya pun menaikkan status perkara dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM ke tahap penyidikan

Nurul Ghufron mengatakan saat ini belum ada komunikasi ataupun koordinasi dari Polda Metro Jaya dengan pihak KPK.

Nama Karyoto itu disebut oleh Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite.