Kritikan terhadap surat edaran pemerintah yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Indonesia (FPI) terus bermunculan.
Fraksi NasDem DPR RI menolak keras persyaratan persyaratan minimal pendidikan tinggi bagi calon capres (Capres) hingga calon legislatif (Caleg) sebagaimana isi draf revisi Undang Undang (RUU) Pemilu yang beredar.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong kepolisian untuk memproses laporan dugaan rasisme oleh pegiat medsos Permadi Arya alias Abu Janda kepada Natalius Pigai.
Kalangan dewan menyambut baik rencana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak santri madrasah dan pesantren untuk bergabung sebagai anggota Kepolisian.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mewanti-wanti pegiat medsos Permadi Arya alias Abu Janda untuk tak gagah-gagahan merasa kebal hukum.
Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan.
Penetapan sembilan nama Komisioner Ombudsman ini merupakan tindak lanjut Surat Presiden Joko Widodo
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan kecaman terkait twit Abu Janda. Menurut Sahroni, ucapan Abu Janda merupakan tindakan rasis dan kepolisian harus segera menindaklanjuti laporan dari KNPI tersebut.