Kalangan dewan merespon wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 mendatang.

Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Kalangan dewan menilai janji pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia hanya akal-akalan. Kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. 

Revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka Pasal 27 dan Pasal 28 UU tersebut harus dirumuskan ulang, bukan dihapus total.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memiliki kontribusi nyata dalam menegakan aturan terhadap etika para pejabat publik khususnya anggota DPR RI.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian Pertanian (Kementan) serta Badan Urusan Logistik  (Bulog) harus dapat mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan ramadhan.

Kalangan dewan mengapresiasi peluncuran program penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional tahap 1.

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mempimpin Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/3) mulai pukul 13.00 WIB. Agenda yang dibahas antara lain pengesahan  Prolegnas 2021.

Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi prilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika. 

Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sangat kontraproduktif dengan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahkan bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo.