Kehadiran RUU KIA ini, lanjut Willy, bisa lebih menguatkan hak para suami untuk mendampingi istrinya di waktu kelahiran dengan pemberian cuti maksimal 40 hari. Di sisi lain, suami juga diberikan hak cuti untuk mendampingi istri yang mengalami keguguran paling lama 7 hari.

Dugaan pelanggaran hukum merujuk pada penerbitan Sertifikat HGB No 3037/Hambalang. Padahal, di saat bersamaan, obyek tanah tersebut masih dalam proses persidangan di  Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selain itu ada juga masukan untuk menambahkan beberapa hal yang belum terakomodir dalam aturan tersebut, seperti yang mengatur telemedicine, pengaturan khusus tentang distribusi dokter dan peraturan untuk dokter lulusan luar negeri. 

Gerakan Pemuda Selamatkan Negara (GPSN) menggeruduk Kementerian BUMN, KPK dan Kejagung

Setidaknya dalam ikrar komitmen tersebut dihadiri oleh 51 elemen kepemudaan, mahasiswa dan serikat pekerja atau buruh. Di antaranya adalah, Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (Permikomnas), Persatuan Mahasiswa Tanah Air Indonesia (PMPI), Rumah Milenial Indonesia (RMI),Pergerakan Mahasiswa Nasional (PMN),  BEMNUS Koorpus, Jaringan Aktivis Nusantara (JASN).

Sejauh ini program kartu Prakerja berjalan secara bertahap dan sudah memasuki gelombang ke-32. Namun, Syafuan Rozi menyarankan agar penerima kartu pra kerja di update kembali kepada orang-orang yang pindah tempat tinggal, baik dari satu kota ke kota lain di dalam negeri, atau buat orang-orang di luar negeri yang kembali ke Indonesia.

Teddy juga mengajak elemen masyarakat secara serentak menantang sikap dari pimpinan organisasi dan partai buruh apabila nantinya aksi mogok kerja jutaan buruh benar dilakukan.

Pemeran pertama adalah seorang lelaki yang didandani layaknya badut, wajahnya dicat putih dan bagian bibirnya diwarnai merah. Selain itu, pemeran ini menggunakan ikat kepala bertuliskan "Rakyat" dan seolah sedang berorasi.

Kegiatan yang menjadi bagian dari wujud aktif implementasi Core Values AKHLAK ini dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri seluruh dewan komisaris dan anggota direksi TASPEN, pimpinan perusahaan anak, pimpinan unit kerja, dan branch manager seluruh Indonesia di ruang Auditorium lantai 6, Gedung PT TASPEN.

Konsultasi ini adalah tindak lanjut setelah BAKN DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke beberapa perusahaan rokok untuk mendengar masukan terkait pengelolaan cukai, bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.