Menurut anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, berbagai pengaruh negatif tersebut sedang digaungkan dan dimainkan oleh para oknum pemecah belah bangsa.

Kalangan dewan meminta setiap instansi dan lembaga pemerintahan mendukung surat edaran (SE) pemerintah yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Indonesia (FPI). 

Kritikan terhadap surat edaran pemerintah yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Indonesia (FPI) terus bermunculan.

Fraksi NasDem DPR RI menolak keras persyaratan persyaratan minimal pendidikan tinggi bagi calon capres (Capres) hingga calon legislatif (Caleg) sebagaimana isi draf revisi Undang Undang (RUU) Pemilu yang beredar.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong kepolisian untuk memproses laporan dugaan rasisme oleh pegiat medsos Permadi Arya alias Abu Janda kepada Natalius Pigai.

Kalangan dewan menyambut baik rencana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak santri madrasah dan pesantren untuk bergabung sebagai anggota Kepolisian.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mewanti-wanti pegiat medsos Permadi Arya alias Abu Janda untuk tak gagah-gagahan merasa kebal hukum.

 Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan.