Kelompok DPD RI di MPR dan DPP Partai Demokrat duduk bareng membahas Amandemen UUD 1945 dan mendorong adanya penataan kewenangan DPD RI.
Kementerian Kominfo mengambil inisiatif dengan menghadirkan program-program kecakapan digital dari tingkat dasar, menengah dan atas
HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menjelaskan, yang demikian itu karena film merupakan bagian dari seni dan budaya. Film dijamin sebagai hak asasi manusia di dalam UUD NRI 1945.
Pembahasan RUU HKPD seharusnya merupakan bagian penting untuk merealisasikan Tujuan UUD 1945, khususnya Pasal 18A Ayat 2 yang mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundangan.
Saya ingin katakan begini, problem utama kenapa ini tidak disahkan, karena ada narasi negatif yang selalu mendiskreditkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini untuk bisa disahkan. Apa yang paling menjadi ketakutan? Vish a vish undang-undang ini dengan pembangunan dan investasi atau konkrit manivesnya, korporasi-korporasi besar.
Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia.
Konstruksi Pancasila yang dimulai dengan nilai Spiritual, itu menurut Hidayat merupakan kesepakatan final para Bapak Bangsa pada 18 Agustus 1945 yang terhimpun dalam PPKI.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan dalam sebuah pernyataan kasar bahwa Lithuania telah mengabaikan "sikap serius" China dan norma-norma dasar hubungan internasional.
Arifin menyampaikan hasil exercise internal Kementerian ESDM dengan menujukkan tiga skema perhitungan dasar atas penerapan pajak karbon di sektor energi, yakni USD2 per ton (Rp30/kg CO2e), USD5 per ton (Rp75/kg CO2e), dan USD10 per ton (Rp150/kg CO2e).
Motivasi perubahan yang dilaksanakan pasca reformasi menegaskan bahwa hukum berdiri diatas segalanyanya, tingkah laku dan tindak tanduk masyarakat maupun pemerintah berdasarkan hukum adalah perihal yang paling utama (Supremasi Hukum).