Meski ada sejumlah anggota yang melayangkan interupsi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengetok palu persetujuan hak angket KPK. Apa alasannya?

Sejumlah anggota DPR walk out (WO) dari ruang sidang Paripurna DPR.

Paripurna DPR mengetok persetujuan usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan DPR mendadak menggelar rapat informal menanggapi usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR.

Bersamaan dengan itu KPK juga memeriksa saksi PNS Kemenag, PNS Sekretariat Jendral DPR RI hingga swasta.

Mereka kerap berbelit-belit memberikan keterangan.

Sebagai partai Oposisi, klaim Olly, mana mungkin partainya PDIP terlibat dalam pengaturan proyek e-KTP.

Uang lebih dari Rp 600 miliar itu merupakan laba atas pengerjaan sejumlah proyek.

Olly menepis adanya bagi-bagi uang di Banggar DPR RI.

Dewan Pembina Partai Gerindra menginstruksikan kepada seluruh kader di DPR untuk menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).