Pemerintah jangan salfok (salah fokus) dalam upaya pengadaan vaksin ini. Pemerintah harus konsisten memprioritaskan vaksin inovasi anak bangsa daripada vaksin asing.

Positive rate di Indonesia juga relatif masih lebih tinggi, masih di angka 5 persen. Padahal di Singapura dan Korea Selatan lebih kecil dari itu.  Dari segi coverage vaksinasi. Korea Selatan sudah mencapai 58 persen penduduk, bahkan Singapura sudah 78 persen penduduk. Kita masih jauh, baru sekitar 35 persen. 

Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain.

Baleg telah sepakat agar rancangan undang-undang ini bisa disahkan secepat mungkin.

Cara pandang seperti ini memunculkan dinamika yang cukup alot di Baleg dalam menyusun redaksional.

Urgensi RUU PKS ini harus disahkan, karena sangat dibutuhkan negara kita. Sehingga sanggup menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Lazimnya Dewan Pengarah hanya berwenang memberi arahan, pandangan dan rekomendasi terhadap kebijakan dan program yang akan dilaksanakan suatu lembaga. Tidak sampai berwenang memberi persetujuan atau melaksanakan tugas tertentu.

Jadi aspek ini yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus totalitas all out membantu PLN. Jangan mudahnya saja memberikan penugasan tanpa memperhatikan betul kondisi PLN. Agar ujungnya rakyat tidak menerima beban, seperti usulan kenaikan TDL ini.

Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru.

Mas Menteri coba belajar dulu soal tata aturan perundangan negara, nanya deh sama staf ahlinya sebelum keluarkan regulasi. Biar enggak bikin regulasi yang sembrono, labrak tata aturan. Amanah Undang-Undang mau dimentahkan sama Permendikbudristek, gimana ceritanya.