Kebijakan pemerintah dalam menerapkan larangan mudik Lebaran tahun 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19 telah gagal.

Kebijakan INCO mengenai dividen didasarkan pada ketersediaan kas setelah diperhitungkan dengan kebutuhan akan modal kerja

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan.

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengaku bingung atas kebijakan pemerintah yang melarang ziarah ke kubur selama libur Lebaran 2021, mulai 12-16 Mei, karena ziarah kubur sudah menjadi tradisi dalam menyambut Hari Raya Idulfitri.

Kebijakan itu dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan rutan KPK,

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skema bebas kemacetan kendaraan di malam hari (crowd free night) sebagai pengembangan dari kebijakan larangan takbir keliling di wilayah DKI Jakarta.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan.

menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah merupakan kebijakan yang tepat.

Pada pelaksanaan kebijakan larangan mudik, para pemangku kepentingan harus segera memperbaiki pola komunikasi agar tidak membingungkan pelaksana di lapangan.

Mahkamah Agung menyebutkan bahwa SKB 3 Menteri tersebut bertentangan dengan 3 (tiga) undang-undang sekaligus yang lebih tinggi dibandingkan SKB 3 Menteri.