Fraksi PKB pertanyakan political will pemerintah terkait pembentukan BPN. BPN sebagai amanat dari UU No.18 tahun 2012 yang tak kunjung direalisasikan pemerintah, dinilai menjadi faktor carut-marutnya kebijakan pangan di Indonesia.

 Debt to GDP ratio melonjak, dari 30% menjadi 41%, atau meningkat lebih dari 10% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Buktinya, lanjut Wendy, ialah pembongkaran gedung-gedung yang didanai AS di Kamboja, di antaranya markas Angkatan Laut Kamboja di Pangkalan Angkatan Laut Ream.

China mulai memberlakukan kebijakan yang mengizinkan pasangan suami istri (pasutri) memiliki tiga anak.

Tuduhan kebijakan AS yang memusuhi Korea Utara akan menjadi masalah karena dikatakan tidak akan kembali ke pembicaraan selama permusuhan AS berlanjut. 

Rencana pemberlakuan kebijakan tarif baru dalam layanan antar bank di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank milik pemerintah (Himbara) per 1 Juni 2021 sebaiknya ditunda.

Kita melihat, masyarakat Indonesia sedang kesulitan ekonomi sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya berkenaan dengan penaikan tarif harus dipertimbangkan secara matang.

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mengingatkan pemerintah agar membuat dan melaksanakan kebijakan yang manfaatnya nyata untuk masyarakat.

Ketua YLKI Tulus Abadi mempertanyakan pihak bank yang berdalih bahwa kebijakan ini demi kenyamanan nasabah. Padahal belum ada survei terkait hal ini.