Pemerintah dan aparat keamanan harus terus memberikan rasa aman dan nyaman pasca terjadinya aksi teror dan penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para Guru. 

Permasalahan di lapas terkait over capacity, minimnya sumber daya manusia penjagaan, hingga peredaran narkoba di dalam lapas, tidak serta merta diserahkan seutuhnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Fraksi Gerindra DPR/MPR RI meluncurkan Website Fraksigerindra.id. Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

DPR dan Presiden punya semangat sama

Kalangan dewan meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana bisa menjadi instrumen hukum untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana apabila sudah menjadi Undang Undang (UU).

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Akumindo menyatakan, sebanyak 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Atas kondisi ini DPR mendorong Kemenkop UKM untuk melakukan pendataan kembali UMKM yang sudah benar-benar mengalami kebangkrutan.