Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?

Penegasakan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto untuk meluruskan pemberitaan yang sudah beredar dan keliru.

Fuad diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 18 Juni 2026 kemarin.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pembahasan pagu anggaran kementerian tersebut tidak dapat semata-mata dilihat dari aspek administratif.

Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

KPK menduga aset tersebut dibeli Fadia menggunakan uang dari hasil korupsi pengadaan jasa outsourcing dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Menurut kami, angka ini belum bisa menjawab semua masalah yang ada di lapas maupun bapas yang ada di seluruh Indonesia.

Momen itu terjadi ketika Fuad rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi.