Puan dan para kades itu duduk dalam satu meja dan saling berhadapan. Ia kemudian menjelaskan bahwa DPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan revisi UU Desa, meski tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Mengingat saat ini situasi politik jelang Pemilu 2024 sedang menghangat.

Kalau Pilpres masuk putaran ke dua, maka ini yang menurut saya harus menjadi atensi pembahasan bersama dalam agenda pembahasan di komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Perlu kami sampaikan bahwa sejak penyusunan di Baleg itu semua pihak terkait yang mengikuti dari awal undang-undang itu sudah diajak, baik saat pembahasan penyusunan di Baleg dan pada saat setelah penyusunan disahkan di Paripurna menjadi undang-undang inisiatif DPR RI, dibahas lagi oleh Komisi IX.

Kami sedang mempersiapkan kerjasama dengan Mandiri Taspen untuk membantu perencanaan masa pensiun, satu diantaranya mungkin program wirausaha. Dalam waktu dekat ini, akan segera kita tuntaskan pembahasan pembekalan persiapan usaha untuk teman-teman yang akan memasuki masa purnabakti.

Pemerintah Indonesia juga mengagendakan pembahasan solusi tersebut dengan Komisariat Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR) yang memiliki tanggung jawab atas masalah pengungsian

Taufan meyayangkan pembahasan rencana kebijakan pengaturan/pembatasan truk logistik saat Nataru oleh Kemenhub itu tidak melibatkan GINSI, selaku asosiasi importir nasional.

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, serta Menteri Luar Negeri RI, atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Apakah ada pembahasan politik dalam pertemuan Puan dan Jokowi?

Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan penyampaian usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/20244 M dari Pemerintah dengan total besaran usulan BPIH sebesar Rp105.095.032.

DPD Dukung Kemendes PDTT Percepat Pembahasan Revisi UU Desa