Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan masih mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Kalangan dewan menilai keputusan pemerintah untuk menggabungkan semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) riset ke dalam BRIN dapat melanggar Undang Undang. Karenanya, keputusan tersebut perlu dilakukan pengkajian secara ulang dan cermat.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Effendi Sianipar mendesak pemerintah pusat segera membantu satuan tugas (Satgas) Covid-19 Riau melakukan pelacakan virus Covid-19 varian Delta dengan menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS).

Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait penanganan Covid-19 menuai kritik berlebihan dari partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Meski sudah ada pengetatan PPKM Mikro,  pemerintah harus bekerja cepat serta tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyatakan perusakan dan penambahan lahan yang  mayoritas dibutuhkan bagi kebun sawit, kehutanan dan pertambangan hanya untuk memperkaya korporasi.

Kalangan dewan menyoroti adanya usulan soal Rumah Sakit (RS) Covid-19 khusus pejabat yang digaungkan oleh Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw.

Politisi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo menyoroti soal adanya usulan Rumah Sakit (RS) Covid-19 khusus pejabat.

Kalangan dewan meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemdikbudristek) dan Pemerintah daerah segera membuat keputusan terkait pembukaan tahun ajaran baru.

Kalangan dewan menyayangkan masih banyaknya komentar negatif terhadap pemerintah terkait penanganan Covid-19.