Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar Parlemen Remaja (Parja) pada tahun 2021 ini. 

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin sangat menyambut baik terhadap usulan pemanfaatan komplek parlemen (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai Rumah Sakit (RS) Darurat untuk pasien Covid-19.

Sejumlah jalan protokol ditutup oleh petugas kepolisian untuk melancarkan penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Penutupan jalan-jalan besar berguna untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Usulan pemanfaatan Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, dijadikan sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19 disambut baik oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Kalangan dewan menolak rencana Pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Pemerintah seharusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat dalam kondisi darurat seperti ini, bukan malah menambah beban masyarakat. 

Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait vaksinasi Covid-19 berbayar yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7).

Kebijakan pemerintah melalui Kimia Farma yang memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan dinilai membebani dan bahkan memeras rakyat.

Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan membangun optimisme di dalam menghadapi pandemi Covid-19.