Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan faktor ketidakpastian yang tinggi akibat Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah mengapresiasi berbagai pendapat dan pandangan para mantan birokrat pajak terkait Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Komisi XI DPR RI akan menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Fit and Proper Test ini akan dilaksanakan pada awal September 2021.

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diupayakan dengan meningkatkan quality control dan mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kalangan dewan terus menyuarakan alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya telah dibahas pada rapat Komisi VI DPR RI.

Pemerintah harus mengoptimalkan produksi tabung oksigen dalam negeri dan tidak terburu-buru membuka opsi impor. Ada baiknya, penanggulangan pandemi disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2022 harus dirancang responsif, fleksibel, dan adaptif.