Lima paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi sepanjang 2016 dinilai tak banyak membantu perekonomian Indonesia

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) atau Hari Bela Negara merupakan tonggak sejarah penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi dinilai hanya lips sevice karena belum efektif dirasakan masyakarat.

Indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi di era Pemerintahan Jokowi tak menyentuh rakyat bawah.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terabaikan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tidak percaya ada upaya makar atau penggulingan pemerintahan Presiden Jokowi.

Mendikbud Muhadjir Effendy soal moratorium Ujian Nasional (UN) dinilai sebagai program utama nawacita pemerintahan Presiden Jokowi.

Partai Golkar tidak ada alasan untuk tidak mendukung program atau kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Pemerintahan Jokowi-JK merupakan citra dari tirani minoritas. Asumsinya, pemerintahan periode ini tidak berpihak terhadap umat Islam yang menjadi warga negara mayoritas di Indonesia.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk lebih sensitif dalam menangkap kegelisahan publik terkait keberadaan WNA ilegal yang kian menjamur di tanah air.