Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi awak media.

Pungutan ditaksir mencapai Rp4 miliar dari 1.200 orang pemilik tanah.

PDI Perjuangan mendukung penindakan terhadap siapa pun yang kedapatan melakukan pelanggaran hukum. 

Namun kendati terjadi koreksi, ada beberapa item yang tidak disentuh dalam refocusing anggaran. Seperti DAK fisik kesehatan dan pendidikan serta dana BOS.

Dua tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster,  Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP dan Amril Mukminin (AM) pihak swasta, secara kooperatif telah menghadap penyidik KPK pada Siang hari, pukul 12.00 WIB.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Edhy akan menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan itu untuk melanjutkan proses administrasi dan penyidikan yang sebelumnya tertunda.

DPP Partai Gerindra belum menyiapkan bantuan hukum untuk Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto sudah menerima pengunduran diri Edhy Prabowo pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dugaan suap  dalam penunjukan eksportir benih lobster (Benur) yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan kronologi penangkapan Edhy melalui kegiatan Operasi Tangkap Tangan ini berawal pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020 saat KPK menerima informasi adanya dugaan penerimaan uang oleh Penyelenggara Negara