Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025

KCI sudah menegaskan bahwa pemecatan pegawai tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada aturan kepegawaian dan ketenagakerjaan yang jelas. Itu langkah tepat.

Kalau empat hari saja tidak ada beras, negara pasti ribut. Ketahanan pangan jebol berarti ketahanan negara juga jebol.

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pemerintah konsisten menjalankan aturan yang sudah ada.

Kalau dengan harmonisasi yang berjalan hari ini, kita mungkin sudah bisa memantapkan konsepsinya. Nanti kita akan kembalikan kepada pembahasan.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI memastikan bakal mengawal proses Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta.

Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) tahap kedua untuk dilanjutkan ke Baleg.

Rencana revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinilai sebagai langkah adaptif terhadap dinamika masyarakat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen menuntaskan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan revisi UU bukan untuk melemahkan Komnas HAM