Bangsa yang besar ini tidak bisa kita serahkan nasibnya hanya kepada politisi yang kerap berpikir tentang next election.  Kita harus serahkan bangsa ini kepada negarawan memikirkan tentang next generation.

Kondisi ini disebabkan semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia. Yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati.

Bangsa ini sudah sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun, dan maksimal 2 periode. Bahwa pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali. Ini prinsip.

Posisi saya sebagai Ketua DPD RI, yang juga Senator, memang meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk tidak tersekat dalam kelompok tertentu. Tetapi mewakili dan menerima seluruh elemen. Karena, sejatinya seorang Senator harus berpikir dan bertindak sebagai seorang Negarawan yang berada di dalam wilayah legislatif.

Di sini kita hadir untuk mengenang perjalanan hidup dan darma bakti mantan Anggota DPD RI, Bapak Sabam Sirait, seorang tokoh bangsa yang banyak jasanya bagi pembangunan demokrasi, penegakan hak asasi manusia dan keadilan, serta pelestarian nilai-nilai kebhinekaan bagi keutuhan bangsa ini.

Soal impor kami menaruh harapan besar pada Ketua DPD RI agar ingatkan pemerintah. Karena impor ini yang terpukul adalah para buruh atau pekerja. Kalau semua impor, produksi akan terhenti dan tentunya berakibat tidak ada pekerjaan bagi para pekerja.

Kita berharap pemerintah tidak mengabaikan permasalahan polusi udara di Indonesia terutama di kota-kota besar. Perlu ditangani dengan khusus, diantaranya kebijakan terkait penanganan polusi udara dengan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan menyeluruh.

Saat sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021, Presiden dan Wapres hadir, saya sampaikan dalam pidato saya, bahwa market place besar, sekelas unicorn yang ada di Indonesia, faktanya didominasi barang impor dari Tiongkok.

Bayangkan, negara-negara tersebut notabene bukan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tetapi mereka membaca peluang adanya pasar yang sangat besar di sektor produk halal.

Jadi, demokrasi Indonesia harus diselamatkan, salah satunya dengan menguji presidential threshold ini agar makin banyak aternatif calon Presiden.