Masyarakat harus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok dahulu. Karena saat ini perekonomian tidak stabil, jika masyarakat boros belanja jelang lebaran dikhawatirkan menjadi permasalahan lain setelah lebaran.

Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,  sebagai shortcut, karena Pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp.14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.

Soal 3 periode ini kan regulasinya tidak ada. Makanya kalau kita ikut-ikutan dukung artinya kan melanggar Konstitusi. Yang kemarin itu kita anggap pembohongan dan pembodohan.

Suatu kehormatan besar bagi kami dapat bertemu langsung dan aspirasi kami langsung diterima oleh Pak LaNyalla.

Saya temui Pak Alim Markus untuk meminjam modal. Saya sampaikan maksud dan tujuan saya. Alhasil, Pak Alim Markus ini menyetujui gagasan saya dan pameran itu berlangsung.

Saya sebagai Ketua DPD RI mendorong Kopi Kapal Api memperluas pasar ekspor. Tentu hal ini akan berdampak positif kepada devisa negara dan pemulihan ekonomi nasional.

BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan tidak menghitung mudik dan balik Lebaran di akhir April dan awal Mei 2022.

Kita masih dalam pemulihan ekonomi. Hal ini setidaknya menjadi salah satu pertimbangan. Makanya setiap kebijakan harus ditimbang dengan matang untung dan ruginya supaya tidak terjadi dampak yang makin meluas.

Saya meminta Pemprov Sulawesi Selatan segera menyelesaikan dan mengeluarkan SK bagi guru honorer yang sudah lulus. Kemudian segera diberikan penugasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya.